Laman

Kamis, 18 April 2013

Tugas 3 Perekonomian Indonesia

Melihat Pembangunan di Perbatasan Kalbar-Malaysia

Dana Yang Dikucurkan Besar, Pembangunan Belum Memuaskan

Sebagai beranda Indonesia, perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar) jelas jauh tertinggal dari Malaysia. Bukan hanya soal infrastruktur, ketersediaan listrik, pasokan air dan makan-minum, warga perbatasan Indonesia mengandalkan negara tetangga. DENY HAMDANIA, Kalbar

Dari jauh tiga buah mobil berjalan merayap. Pelan para sopir meluncurkan kendaraannya keluar dari PPLB Lubok Antu (Malaysia). Setelah melalui proses pemeriksaan, kendaraan melaju menuju Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Nanga Badau (Indonesia).

Kunjungan kali ini untuk melihat kesiapan pemerintah setempat terkait dana yang dikucurkan pemerintah pusat pada 2013. ”Kedatangan kami ingin melihat PPLB Nanga Badau, Kapuas Hulu. Namun hanya ditemui Muspika,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Kalbar, Ary Pudyanti.

Saat itu dia didampingi anggota Komisi C lainnya ketika bertatap muka dengan unsur Muspika Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu di ruang UPT PPLB Nanga Badau. Menurut dia rencananya Pemerintah Pusat RI melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan mengucurkan dana pembangunan daerah perbatasan untuk 2013 ini mencapai Rp 66 miliar.

Sebanyak Rp 24 miliar akan dikucurkan buat perbatasan Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Katanya meskipun dana bantuan dikucurkan tidak kecil, namun Komisi C DPRD Kalbar sedih. Sebab, kunjungan dengan pemberitahuan itu kurang direspon pemerintah daerah (pemda) setempat.

Intinya sambutan Pemkab Kapuas Hulu tak memuaskan. ”Dana Rp 66 miliar merupakan perjuangan kawan-kawan di Komisi C DPRD Kalbar ke Pemerintah Pusat. Kita sampai berteriak dan banting meja ke Pemerintah Pusat supaya mengucurkan dana buat perbatasan,” katanya juga.

Komisi C Kalbar jelas memiliki komitmen untuk memajukan daerah perbatasan. Ketua Komisi C DPRD Kalbar Mulyadi H. Yamin menambahkan yang perlu disadari daerah perbatasan soal isu sentral dan prioritas kerja.

Ia masih ingat ketika waktu menentukan titik pembangunan perbatasan. Semua bekerja all out termasuk Malaysia. ”Inilah yang menjadi masukan, sehingga kami terus memperjuangkan PPLB Nanga Badau. Secara fisik terbangun, namun masih mengecewakan,” katanya juga.

Kedepan, dia meminta Gubernur- Bupati terus sinergis bersama membangun perbatasan dengan bersungguh- sungguh. Jangan sampai ketika wakil rakyat memiliki komitmen terarah membangun perbatasan, justru tidak ditimpali daerah.

”Ini yang membuat kami kecewalah tentang pertemuan hari ini (kemarin, Red),” ujarnya. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta para Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) di Kalimantan Barat memperhatikan wilayah perbatasan sebagai gerbangnya Kalbar-Indonesia.

”Di pusat juga konsentrasi memperhatikan tata kelola perbatasan di seluruh Indonesia. Makanya ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),” katanya di Pontianak beberapa waktu lalu. Menurutnya juga, pemerintah pusat cukup serius memperhatikan perbatasan sebagai beranda Indonesia.

Untuk tahun 2013 saja, pemerintah pusat akan mengucurkan bantuan dengan nilai tidak kecil. ”Sekitar Rp 4 triliun lebih akan dikucurkan membangun daerah perbatasan,” ucapnya lagi.

 

Sumber : http://www.indopos.co.id/index.php/berita-sabang-merauke/1732-melihat-pembangunan-di-perbatasan-kalbar-malaysia


Menurut pendapat saya  lambat nya pembangunan di daerah perbatasan seperti di Kalimantan Barat-Malaysia karna kurang serius nya pemerintah terutama pemerintah di daerah tersebut untuk menanganinya seharusnya masalah ini tidak dianggap sepele karna ini menyangkut nama baik bangsa Indonesia di luar sana. Di daerah perbatasan ini keadaan nya sudah sangat tertinggal dengan daerah daerah lain nya seperti yang dituliskan pada artikel diatas bahkan untuk kehidupan sehari hari saja seperti membeli bahan makanan pokok, listrik, air warga sekitar masih mengandalkan negara tetangga seharusnya kejadian ini tidak perlu terjadi karna pemerintah seakan akan tidak memperhatikan rakyat nya yang tinggal diperbatasan, padahal di Kalimantan Barat ini banyak sekali sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan seperti salah satu nya KalBar merupakan salah satu kebun sawit terbesar di Indonesia dan untuk mengeksplornya perlu ada nya pembangunan infrastruktur agar sumber daya alam yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal . Seharusnya pemerintah khususnya pemerintah daerah setempat lebih serius lagi menangani masalah ini terlebih lagi pemerintah pusat tahun 2013 ini memberikan kucuran dana untuk melakukan pembangunan di daerah tersebut dan dana yang diberikan ini dapat digunakan secara baik agar warga di daerah perbatasan tidak perlu lagi mengandalkan negara tetangga untuk menghidupi kebutuhan sehari hari nya dan keadaan di daerah perbatasan KalBar ini tidak tertinggal lagi dengan Malaysia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar